Hari Ini, BEM UI Gelar Aksi #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Bawa 8 Tuntutan

LambeTurahNews - Biasanya, sehari setelah 17 Agustus, suasana kota mulai kembali normal. Bendera-bendera perlahan diturunkan, dan orang-orang kembali ke rutinitas.

Tapi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026), ada pemandangan berbeda. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, dan menurut mereka, ini bukan perayaan susulan, melainkan bentuk pertanyaan keras kepada negara.

Bukan Merayakan, Tapi Mempertanyakan

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menjelaskan alasan di balik pemilihan waktu aksi ini.

"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," ujarnya saat dihubungi, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, momen sehari setelah seremoni kenegaraan justru dipilih secara sadar untuk menyampaikan pertanyaan mendasar.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" tambahnya.

Bukan Cuma Soal Ekonomi, Tapi Soal Kedaulatan

Yatalathof menegaskan, persoalan yang disorot BEM UI bukan sekadar isu ekonomi harian.

Ia menyinggung perjanjian dagang yang menurutnya lebih tunduk pada kepentingan asing, ditambah dugaan pembungkaman suara rakyat serta penangkapan sewenang-wenang terhadap sejumlah anak muda.

"Kedaulatan kita digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang," katanya.

Selain itu, penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga ketimpangan penguasaan kekayaan turut jadi sorotan dalam aksi ini.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegas Yatalathof.

Kritik Langsung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dalam pernyataannya, BEM UI juga menyampaikan kritik terbuka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yatalathof, pemerintah dinilai banyak berbicara soal kedaulatan, tapi belum menunjukkan pelaksanaan nyata di lapangan.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya," ujarnya.

Menyadari aksi ini berpotensi menimbulkan kemacetan, BEM UI turut menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta yang terdampak. Namun mereka membandingkan kemacetan lalu lintas dengan apa yang mereka sebut sebagai persoalan struktural yang jauh lebih panjang.

"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," ujar Yatalathof.

Delapan Tuntutan yang Dibawa ke Bundaran HI

Aksi ini tidak datang tanpa daftar tuntutan yang jelas. BEM UI membawa delapan poin utama dalam demonstrasi tersebut.

Mereka meminta penghentian apa yang mereka sebut "penjajahan negara atas rakyat sendiri", pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelaksanaan reforma agraria. Tuntutan lain mencakup penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total Proyek Strategis Nasional, serta penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

BEM UI juga menuntut penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah, sekaligus meminta pengembalian otonomi daerah. Mereka turut mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores, serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Tuntutan terakhir menyangkut ruang sipil, BEM UI meminta penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan.

Ajakan untuk Bergerak Bersama

Bagi Yatalathof, aksi hari ini baru permulaan dari gerakan yang lebih besar.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," ajaknya.

Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa makna kemerdekaan, menurutnya, tidak cukup hanya dirayakan lewat seremoni tahunan.

"Kemerdekaan tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu," tegasnya.