Pertalite untuk Desil 9-10 Bakal Dibatasi, Kelompok Kaya Diminta Beralih ke Pertamax

LambeTurahNews - Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10. Jika kebijakan tersebut diterapkan, kelompok tersebut berpotensi tidak lagi dapat menikmati subsidi Pertalite dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina sudah cukup baik untuk mendukung penerapan kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.

"Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan pembatasan Pertalite tersebut. Pemerintah masih melakukan pengujian sistem sekaligus menyiapkan mekanisme agar penerapannya dapat berjalan secara bertahap.

Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Lagi Dapat Subsidi

Pembatasan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Dalam pembagian tingkat kesejahteraan, kelompok desil tersebut berada pada kelompok ekonomi dengan tingkat pengeluaran atau kemampuan ekonomi yang relatif lebih tinggi.

Pemerintah menilai subsidi energi seharusnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, data penerima menjadi salah satu dasar dalam pembahasan pembatasan subsidi BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus membahas mekanisme tersebut untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.

"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi," ujar Bahlil.

Bahlil mencontohkan pemilik kendaraan mewah sebagai kelompok yang dinilai tidak semestinya menikmati subsidi BBM.

Namun, ia memastikan sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan dalam skema yang tengah dibahas pemerintah.