Pertalite untuk Desil 9-10 Bakal Dibatasi, Kelompok Kaya Diminta Beralih ke Pertamax

Harga BBM Subsidi Tidak Dinaikkan

Di tengah pembahasan pembatasan Pertalite, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM. Pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam menentukan kebijakan harga energi.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, harga dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

"Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan," kata Bahlil.

Dengan mekanisme tersebut, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dapat bergerak mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Adapun harga BBM bersubsidi tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Kuota Pertalite 2026 Turun

Pembatasan subsidi juga berkaitan dengan pengendalian konsumsi Pertalite. Berdasarkan data konsumsi Pertalite 2026, kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini mencapai 29,27 juta kiloliter (KL).

Jumlah tersebut turun sekitar 6,28 persen dibandingkan kuota Pertalite pada 2025 yang mencapai 31,23 juta KL.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi konsumsi Pertalite tercatat sekitar 13,96 juta KL. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 15,31 juta KL kuota untuk memenuhi kebutuhan pada paruh kedua 2026.

Pemerintah terus memantau realisasi konsumsi tersebut agar penggunaan BBM bersubsidi tetap terkendali hingga akhir tahun.

Pemerintah Waspadai Harga Minyak Dunia

Selain konsumsi BBM, pemerintah juga memperhatikan pergerakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan terhadap anggaran negara, terutama karena Indonesia masih membutuhkan anggaran besar untuk menjaga stabilitas harga energi.

Purbaya mengatakan pemerintah terus mewaspadai perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap kondisi fiskal.

Karena itu, pengendalian subsidi menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat. Namun, penerapan pembatasan Pertalite masih menunggu kesiapan sistem dan keputusan lebih lanjut.

Jika skema tersebut diterapkan, masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi harus membeli BBM nonsubsidi. Sementara masyarakat yang masuk kelompok penerima manfaat subsidi tetap dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.