Video Viral: Camat Ini Ngamuk ke Pejabat BNPB, Ternyata Bantuan Gempa yang Sampai Tak Sebanyak yang Dilaporkan

LambeTurahNews - Di tengah krisis pascagempa, ada yang lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan rumah, yaitu merasa dibohongi soal bantuan yang seharusnya datang untuk menyelamatkan warga.

Itulah yang dialami Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman. Videonya viral setelah ia melampiaskan kemarahan ke seorang pejabat BNPB di posko logistik, Jumat (21/8/2026).

Bukan Sekadar Emosi Sesaat, Ada Angka Besar di Baliknya

Agustinus sendiri membenarkan kejadian tersebut. "Benar, kejadian di posko utama Kecamatan, di tenda logistik," katanya.

Pemicunya bukan hal sepele. Menurut Agustinus, bantuan yang tersedia di posko harus dibagi rata untuk 21.171 warga terdampak yang tersebar di 11 desa se-Kecamatan Lamba Leda Utara. Angka ini penting untuk dipahami, karena menjelaskan kenapa setiap karung beras dan kardus mi instan jadi begitu krusial bagi Agustinus.

Kalau dipikir-pikir, membagi rata bantuan untuk lebih dari 21 ribu jiwa bukan pekerjaan administratif biasa. Ini soal keadilan yang harus dipertanggungjawabkan langsung ke warga yang sedang dalam kondisi paling rentan.

Merasa Dijual Demi Nama Baik, Bukan Soal Angka Semata

Yang membuat Agustinus tersinggung bukan cuma soal jumlah bantuan yang minim, tapi soal apa yang menurutnya disampaikan pejabat BNPB tersebut kepada pihak lain.

"Pak bilang bantuan banyak sekali kasi turun di sini, saya tersinggung sekali Pak, saya tidak suka," tegas Agustinus.

Di sinilah letak konteks yang sering hilang dari video-video viral semacam ini. Kemarahan Agustinus bukan murni soal kekurangan logistik, tapi soal kesenjangan antara apa yang dilaporkan ke publik dan apa yang benar-benar sampai ke lapangan, sebuah persoalan akuntabilitas yang jauh lebih besar dari sekadar karung beras.

Tertekan dari Dua Arah Sekaligus

Agustinus mengaku dirinya berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, warga dari 11 desa terus mempertanyakan distribusi bantuan kepadanya. Di sisi lain, ia merasa ditekan oleh pejabat BNPB yang menurutnya melaporkan angka bantuan yang tidak sesuai kenyataan.

"Karena rasanya saya ditekan Pak, saya harus bagi ke 11 desa Pak. Bukan begitu caranya, saya sangat tidak setuju. Semua desa sekarang protes kepada saya, semua pada teriak bantuan, saya bagi 11 desa tapi Pak tekan saya, saya rasa tertekan sekali, saya beban sekali," katanya.

Ia bahkan mengaku memiliki rekaman pembicaraan yang menurutnya membuktikan pejabat BNPB tersebut melaporkan bantuan dalam jumlah besar, padahal realitas di posko logistik jauh berbeda.

Prinsip Bagi Rata yang Ingin Dipertahankan Agustinus

Meski situasinya memanas, Agustinus tetap menegaskan prinsip yang ia pegang, bantuan harus dibagi rata ke seluruh 11 desa, bukan ditumpuk di satu titik.

"Bantuan yang datang ke sini kami bagi 11 desa. Bukan kayak begini datang 1 mobil titip di 1 kampung, bagaimana resistensi orang lain, gimana orang lain bilang," tegasnya.

Prinsip ini sebenarnya masuk akal dari sudut pandang seorang camat yang harus menjawab pertanyaan dari 11 kepala desa sekaligus. Tapi di lapangan, prinsip pemerataan ini justru berbenturan dengan kenyataan pahit, jumlah bantuan yang tersedia memang tidak mencukupi untuk dibagi rata sesuai kebutuhan riil.

Insiden ini pada akhirnya membuka mata publik soal satu hal yang sering luput dari sorotan media saat bencana besar terjadi, gap antara laporan bantuan yang disampaikan ke publik dengan apa yang sebenarnya diterima korban di lapangan. Video viral ini mungkin akan reda dalam beberapa hari, tapi pertanyaan soal transparansi distribusi bantuan gempa Flores sepertinya baru saja dimulai.