Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Tangani Gempa NTT, Menkeu Purbaya: Dana On Call Sudah Standby

LambeTurahNews - Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk menangani bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih tersedia sekitar Rp5 triliun dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sumber pembiayaan awal penanganan bencana.

Purbaya menyampaikan pemerintah telah menyiapkan dana tersebut untuk mendukung respons awal ketika bencana terjadi.

Anggaran BNPB menjadi sumber pembiayaan yang dapat digunakan terlebih dahulu dalam penanganan kondisi darurat.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau enggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB," kata Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah menerapkan mekanisme penanganan bencana secara bertahap. Tahap awal berfokus pada respons kedaruratan dengan memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia.

Jika kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan proses penanganan bencana tetap berjalan.

"Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi enggak ada masalah tuh, kalau untuk bencana ada cadangan khusus," tutur Purbaya.

Dana On Call Sudah Disiapkan

Purbaya juga memastikan pemerintah memiliki dana on call yang dapat digunakan ketika terjadi bencana. Dana tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemerintah untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan penanganan bencana.

"Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah standby," tegasnya.

Ketersediaan dana tersebut membuat pemerintah memiliki ruang untuk memberikan dukungan pembiayaan sejak tahap awal penanganan bencana.

Namun, Purbaya menegaskan tidak seluruh kebutuhan pembangunan fasilitas umum (fasum) dapat langsung menggunakan anggaran BNPB.

Untuk kebutuhan pembangunan yang berada di luar pembiayaan BNPB, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum enggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya," ungkapnya.

Pemerintah dengan demikian menyiapkan skema pembiayaan berlapis untuk menangani dampak bencana gempa di NTT.

BNPB menjadi sumber anggaran awal, sementara kebutuhan lanjutan dapat disesuaikan melalui dukungan anggaran pemerintah dan koordinasi dengan kementerian terkait.