Gaji PPPK Tertunda di Sejumlah Daerah, Pemerintah Siapkan 3 Skema Pendanaan hingga Rp18,9 Triliun

DPR Minta Pemerintah Tak Lihat PPPK Sekadar Angka

Indrajaya menilai keterlambatan pembayaran gaji PPPK tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan administrasi atau pengelolaan anggaran. Menurutnya, hak tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan para pegawai dan keluarga mereka.

“Di balik angka 1.700, 379, atau ratusan PPPK lainnya, ada manusia dan keluarga yang harus makan, membayar cicilan, menyekolahkan anak, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, jangan melihat ini hanya sebagai angka dalam laporan keuangan,” tuturnya.

Karena itu, Indrajaya meminta pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK.

Pemetaan tersebut mencakup identifikasi daerah, besaran kebutuhan anggaran, hingga waktu pembayaran.

Dengan begitu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat diarahkan kepada daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru diselesaikan. Pemerintah harus proaktif memetakan daerah mana yang mengalami kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan,” kata legislator Dapil Papua Selatan itu.

PPPK Disebut Bagian Penting Pelayanan Publik

Indrajaya menegaskan PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik.

Karena itu, kepastian pembayaran gaji dan kesejahteraan PPPK menurutnya harus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi sekaligus penguatan pemerintahan daerah.

Dengan tiga skema pendanaan yang disiapkan pemerintah, Indrajaya berharap tidak ada lagi PPPK yang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima haknya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini dituntut memastikan mekanisme efisiensi anggaran, penyelesaian kurang bayar DBH, serta tambahan DAU dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.